Sistem Pemerintahan Orde
Lama - Akar Sistem Pemerintahan di Indonesia
Pelajaran sejarah juga
niscaya membahas tentang sistem pemerintahan orde
lama ini. Seolah menggambarkan bagaimana keadaan
Indonesia saat berada pada masa-masa kelam. Saat keadaan politik dan sosial di
Indonesia belum stabil. Pembahasan tentang sistem pemerintahan orde lama ini
akan cukup menarik buat diikuti.
Tahun 1945 ialah tahun
paling bersejarah dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kemerdekaan Indonesia
diraih pada tahun itu. Bebas dari pengaruh penjajah buat kemudian mulai menata
segala sesuatunya sendiri. Masa-masa itulah nan dikenal dengan istilah orde
lama. Tidak salah jika sistem pemerintahan orde lama disebut-sebut sebagai awal
sejarah pemerintahan bangsa Indonesia.
Pada masa orde lama
inilah, bangsa kita baru memulai menata segala perihal anggaran dalam mengelola
negara. Saat itu, kita baru saja memroklamirkan diri menjadi negara merdeka
meskipun belum bebas seratus persen dari kekuasaan penjajah. Maka, dapat
dikatakan bahwa era pemerintahan orde lama menjadi cikal bakal pengaturan
sistem buat bangsa Indonesia. Bahwa sistem pemerintahan orde lama ini ialah
akar dari semua sistem pemerintahan nan saat ini berlaku.
Sietem pemerintahan
orde lama ialah sebuah sistem pemerintahan negara Indonesia nan berlangsung di
bawah pimpinan Soekarno. Penerapan sistem pemerintahan orde lama berlangsung
sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 hingga
1968.
Setelah proklamasi
kemerdekaan dikumandangkan, sejak itulah bangsa Indonesia mulai memasuki babak
kehidupan baru sebagai bangsa nan merdeka dan berdaulat. Setelah perjuangan
merebut kemerdekaan, tantangan selanjutnya ialah mengatur negara ini dengan
sistem nan sesuai.Dan sistem pemerintahan orde baru ialah sistem pertama nan
dilakukan oleh pemerintah Indonesia.
Meskipun sistem
pemerintahan orde lama dianggap banyak melakukan trial and error terhadap
sistem pemerintahan Indonesia. Namun, pengaruh dari sistem pemerintahan
tersebut sama sekali tak dapat kita kesampingkan. Hingga akhirnya Indonesia
mengalami perubahan sistem pemerintahahan beberapa kali buat mencari sistem
paling sesuai.
Sistem Pemerintahan Orde Lama - Indonesia Era Soekarno
Selama pemerintahan
Soekarno, pernah diterapkan beberapa sistem pemerintahan di Indonesia.
Indonesia pernah menerapkan sistem pemerintahan presidensial. Kemudian, sistem
pemerintahan presidensial diganti dengan betuk pemerintahan parlementer. Juga
pernah menerapkan sistem pemerintahan demokrasi liberal nan kemudian diganti
dengan sistem pemerintahan demokrasi terpimpin. Semua sistem tersebut pada
dasarnya terangkum dalam istilah sistem pemerintahan orde lama .
Sistem Pemerintahan Orde Lama - Penerapan Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia
Sistem pemerintahan
presidensial merupakan sistem pemerintahan orde lama nan pertama kali
diterapkan Soekarno dalam memimpin bangsa Indonesia. Namun, sistem ini hanya
berjalan kurang lebih selama tiga bulan. Perubahan sistem presidensial terjadi
sebab adanya defleksi terhadap UUD 1945.
Di dalam sistem
pemerintahan presidensial, kekuasaan negara terfokus kepada presiden sebagai
kepala negara dan kepala pemerintahan. Sistem pemerintahan orde lama ini tak
menggunakan teori pemisahan negara seperti nan ada di dalam trias politica nan
dirancang Montesquieu. Jadi, dalam sistem ini, tak ada forum pemegang supremasi
tertinggi. Presiden dan wakilnya dipilih secara langsung oleh rakyat nan masa
kepemimpinannya ditentukan oleh konstitusi.
Sistem Pemerintahan Orde Lama - Penerapan Sistem Pemerintahan Parlementer di Indonesia
Sistem pemerintahan
parlementer juga pernah dianut Indonesia pada sistem pemerintahan orde lama.
Namun, sistem parlementer nan digunakan masih parlementer semu ( quasy parlemenary ). Pemerintahan parlementer lahir atas dasar konstitusi Republik
Indonesia Perkumpulan pada 1950. Sutan Syahrir merupakan perdana menteri
pertama di dalam sistem pemerintahan ini.
Sistem pemerintahan
parlementer merupakan sistem pemerintahan orde lama nan menjadikan posisi
parlemen memiliki peranan krusial di dalam pemerintahan. Parlemen mempunyai
wewenang buat mengangkat perdana menteri. Selain itu, parlemen dapat
menjatuhkan pemerintahan dengan cara mengeluarkan mosi tak percaya terhadap
pemerintahan tersebut.
Sistem Pemerintahan Orde Lama - Penerapan Sistem Pemerintahan Demokrasi di Indonesia
Indonesia, dalam
sistem pemerintahan orde lama pernah menggunakan sistem pemerintahan demokrasi.
Namun, sistem pemerintahan demokrasi tersebut juga masih bersifat semu. Ini
dikarenakan jalannya sistem demokrasi tak sepenuhnya dilakukan. Sistem
pemerintahan demokrasi nan pernah diterapkan ialah sistem pemerintahan
demokrasi liberal dan sistem pemerintahan demokrasi terpimpin.
Sistem pemerintahan
demokrasi didasarkan pada UUD 1950 nan menggantikan konsitusi RIS 1949. Saat
itu, sebenarnya masih menggunakan sistem pemerintahan parlementer kabinet.
Namun, sistem parlementer kabinet itu pun menggunakan cara demokrasi liberal
nan masih semu. Sistem pemerintahan orde lama tersebut
Pada 1959 hingga 1966,
Soekarno mengenalkan sistem pemerintahan demokrasi terpimpin. Kedudukan
presiden pada sistem ini makin kuat. Ia memiliki kekuasaan nan mutlak. Presiden
dapat dijadikan alat buat melenyapkan berbagai kekuasaan nan dianggap
menghalanginya. Kebebasan berpendapat dan kegiatan partai politik sangat
dibatasi. Sistem demokrasi terpimpin ini juga merupakan bagian dari sistem
pemerintahan orde lama.
Baik atau buruknya
nilai rasa nan dimiliki ketika membicarakan sistem pemerintahan orde lama, sistem pemerintahan tersebut nyatanya ikut mengantarkan
Indonesia menjadi sebuah negara nan mampu berdiri hingga sekarang ini. Tidak
bisa dipungkiri jika Soekarno, bagaimanapun keadaannya, ialah sosok pemikir
hebat nan berani mengambil risiko.
Pemerintahan
Orde Lama (1945-1966)
Periode Orde Lama (Orla) ditandai dengan
ketidakstabilan politik. Kabinet juga berganti-ganti. Kadang-kadang usia
pemerintahan (kabinet) kurang dari setahun. Masa itu, pemerintahan juga
diganggu oleh ancaman disintegrasi, seperti pemberontakan PRRI dan Permesta. Lemahnya
pemerintahan diperparah dengan lemahnya penanganan masalah-masalah ekonomi. Hal
ini berkaitan erat dengan sistem ekonomi yang digunakan di Indonesia.
Periode 1945-1959 sistem ekonomi yang
diterapkan cenderung berorientasi Kapitalis-Liberal. Sistem ini merupakan
sisa-sisa sistem ekonomi yang diterapkan pemerintahan penjajah (Belanda).
Akibatnya, pada masa awal kemerdekaan, keadaan ekonomi Indonesia sangat buruk,
yang antara lain disebabkan oleh :
1.
Inflasi yang sangat
tinggi, hal ini disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara
tidak terkendali. Pada waktu itu, untuk sementara waktu pemerintah RI
menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata uang De
Javashe Bank ,mata uang pemerintah Hindia Belanda,dan mata uang pendudukan
Jepang. Pada tanggal 6 Maret 1946, Panglima AFNEI (Allied Forces for
Netherlands East Indies/pasukan sekutu) mengumumkan berlakunya uang NICA di
daerah-daerah yang dikuasai sekutu. Pada bulan Oktober 1946, pemerintah RI juga
mengeluarkan uang kertas baru, yaitu ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai
pengganti uang Jepang. Berdasarkan teori moneter, banyaknya jumlah uang yang
beredar mempengaruhi kenaikan tingkat harga.
2.
Adanya blockade
ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan
luar negeri RI.
3.
Kas Negara kosong
4.
Eksploitasi
besar-besaran di masa penjajahan
Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi
kesulitan ekonomi,antara lain :
1.
Program Pinjaman
Nasional dilaksanakan oleh menteri keuangan IR. Surachman pada bulan Juli 1946.
2.
Upaya menembus
blockade dengan diplomasi beras ke India (India merupakan Negara yang mengalami
nasib yang sama dengan Indonesia yaitu sama-sama pernah dijajah, Indonesia
menawarkan bantuan berupa padi sebanyak 500.000 ton dan India menyerahkan
sejumlah obat-obatan kepada Indonesia),mengadakan kontak dengan perusahaan
swasta Amerika, dan menembus blockade Belanda di Sumatera dengan tujuan ke
Singapura dan Malaysia.
3.
Konferensi Ekonomi
Februari 1946 dengan tujuan untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam
menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, yaitu : masalah produksi
dan distribusi makanan, masalah sandang, serta status dan administrasi
perkebunan-perkebunan.
4.
Pembentukan Planning
Board (Badan Perancang Ekonomi) 19 Januari 1947 Rekonstruksi dan Rasionalisasi
Angkatan Perang (Rera) 1948, mengalihkan tenaga bekas angkatan perang ke
bidang-bidang produktif.
5.
Kasimo Plan yang
intinya mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan
yang praktis. Dengan swasembada pangan, diharapkan perekonomian akan membaik
(mengikuti Mazhab Fisiokrat : sektor pertanian merupakan sumber kekayaan).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar